Pengesahan APBD Ponorogo di Bojonegoro, Berbau Gratifikasi

KANALPONOROGO –Aroma tak sedap mulai tercium dari boyongan rapat paripurna DPRD Kabupaten
Ponorogo dalam agenda pengesahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2015 di hotel
Griya Darma Kusuma Bojonegoro, pekan kemarin.
Diduga telah terjadi penyerahan sejumlah
dana kepada beberapa anggota DPRD agar turut serta untuk memenuhi kuorum atau
jumlah minimal kehadiran peserta sidang.
Hal ini diakui oleh salah satu anggota
DPRD dari Parti Amanat Nasional yang saat itu sedang berada di Bojonegoro untuk
mengikuti bimbingan teknis (bimtek) anggota PAN yang menjadi anggota DPRD.
Wakil rakyat dari partai pimpinan Hatta Rajasa ini menyatakan mendapatkan uang
saku sebesar Rp1 juta untuk ‘dicabut’ dari hotel tempatnya melaksanakan bimtek
menuju hotel Griya Darma Kusuma untuk mengikuti sidang paripurna pengesahan
APBD.
Namun sejauh ini, anggota DPRD yang
enggan disebut namanya ini belum mau menyebut pihak yang memberinya uang saku.
Ia lebih banyak berkelit dan tersenyum penuh misteri saat didesak soal sumber
uang yang kini telah dikantonginya tersebut. ia juga bungkam soal besaran uang
saku yang diterima anggota DPRD lain yang memiliki posisi seperti ketua fraksi
atau ketua komisi.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi
FDIP Budi Purnomo mengaku sempat dikirimi dana dalam sebuah amplop beberapa
waktu sebelum terjadinya boyongan rapat paripurna tersebut. Budi menyatakan
didatangi oleh seseorang yang tiba-tiba memberinya amplop.
“Saya tanya isinya apa, katanya uang.
Lalu anak itu pergi. Lalu saya panggil lagi karena perasaan saya tidak enak.
Saya tanya siapa yang mengirim, anak itu tidak mengaku. Lalu saya serahkan
amplop berisi uang itu, entah berapa jumlahnya, ke anak itu. Lalu saya
perintahkan untuk dikembalikan ke orang yang menyuruh anak itu memberikan
amplop ke saya,” kata Budi.
Budi belum berani menyebut boyongan ini
sebagai sebuah kejadian yang direncanakan. Sebab sebagai salah satu anggota
DPRD yang tidak ikut boyongan, ia tidak tahu persis penyebab kejadian ini.
Ia hanya membenarkan adanya semacam
perpecahan di tengah anggota DPRD Ponorogo saat ini. Meski sumir, ia melihat
ada dua kubu yang berseberangan. Yaitu kubu senior atau incumbent dan
berpengalaman dalam ‘bermain’ proyek dan kubu yunior atau anggota DPRD baru
yang tidak berpengalaman dalam bermain proyek.
“Jadi kalau ada teman (anggota DPRD)
yang diberi uang saku, mungkin itu untuk pengkondisian. Atau apa saya tidak
tahu lah,” katanya. Politikus
yang akrab disapa mas Ngeses sendiri menyatakan tidak ikut pembahasan sejak
agenda pembahasan pansus pada Jumat (28/11). “Dalam APBD 2015 itu ada hal-hal
yang menurut saya tidak masuk akal. Sehingga sebagai seorang pribadi saya
merasa tidak sampai untuk memikirkannya. Ada perang batin di diri saya sehingga
saya berat untuk datang ikut paripurna. Bukan berusaha melawan arus, saya tidak
sengaja tidak datang. Lha kok ternyata sampai diboyong ke Bojonegoro,” ujar
mantan dosen Universitas Mulawarman ini.
Budi menyatakan secara hukum, bisa jadi
berkas APBD tetap sah. Namun akan lucu karena di kata akhir atau penutup,
lokasinya bukan di Ponorogo. “Saya belum pegang naskahnya. Tapi kalau sudah
jadi bisa dilihat, diputuskan di Bojonegoro atau di Ponorogo. Kalau Bojonegoro
ya lucu, kan itu APBD Ponorogo. Kalau diputuskan di Ponorogo ya mengingkari
fakta, kan lokasinya di Bojonegoro,” ujarnya sambil tertawa.
Budi juga menyoroti sisi etika
kawan-kawannya yang mau berangkat. Menurutnya, di tengah banyaknya kasus
korupsi yang sedang ditangani kejaksaan dan kepolisian di Ponorogo, sangat
disayangkan pengambilan keputusan di bidang keuangan dan anggaran Ponorogo
dilakukan di luar Ponorogo. Apalagi kalau kemudian pengesahan APBD tersebut
menyedot anggaran yang tidak seharusnya. # arso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here