Komisi D DPRD Ponorogo temukan adanya pungutan kepada siswa saat sidak pelaksanaan UN tingkat SMP KANALPONOROGO-Komisi D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menemukan adanya pungutan terhadap siswa
tingkat SMP saat melakukan sidak ke sejumlah sekolah penyelenggara UN diwilayah
Jetis dan Sambit. “Kami menemukan
adanya pungutan atau iuran yang dibebankan kepada peserta UN dibeberapa
sekolah,”ucap wakil ketua komisi D DPRD Ponorogo kepada kanalponorogo. Dengan temuan adanya pungutan
atau iuran sukarela oleh pihak sekolah, komisi D akan melakukan klarifikasi
lebih lanjut. Pun demikian pihak sekolah
mengaku jika pungutan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan siswa
kembali, namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini sangat menyayangkanya. Ubail berharap agar
pengelolaan dana BOS bisa dikelola dengan sebaik mungkin dan meniadakan adanya
pungutan-pungutan yang dibebankan kepada wali murid, sehingga bisa mewujudkan
sekolah gratis yang tidak memberatkan bagi orang tua siswa. “Bila ingin mewujudkan
sekolah gratis maka pungutan-pungutan tersebut harus dihilangkan dan mulai
mengelola dana BOS sebaik mungkin,”terang Ubail Islam. Sementara itu, sidak
dibagi dalam dua kelompok, kelompok kedua dipimpin oleh Ketua komisi D Sukirno.
Dalam sidak yang dipimpinya, Sukirno tidak menemukan adanya masalah.
Kelompok yang dipimpin
ketua komisi D Sukirno ke SMPN 1 Sukorejo, SMPN 2 Sampung
dan SMPN Jenangan tidak menemukan masalah. Untuk ujian nasional, mulai dari
perjalanan naskah, kecukupannya hingga pelaksanaan dilapangan berjalan
dengan baik. “Pelaksanaan UN SLTP
selama dua hari kemarin berjalan dengan baik, dari hasil sidak tidak ditemukan
masalah. Siswa-siswa yang mengikuti ujian juga sangat tenang dan cukup
siap,”terang Sukirno.(K-3) | 
