KANALPONOROGO-Tepat hari ini, Rabu (17/2) sebanyak 17 bupati/walikota di seluruh Jawa Timur secara serenak resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pelantikan yang digelar di Gedung Negara Grahadi tersebut merupakan calon bupati dan walikota hasil pilkada serentak yang digelar 9 Desember tahun lalu.
Pelaksanaan pelantikan 17 bupati/walikota terpilih dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni pagi dan siang, dengan rincian sembilan kepala daerah pukul 09.00-11.30 WIB, kemudian disusul delapan kepala daerah lainnya di gelombang kedua pukul 12.30-15.00 WIB.
Pelantikan dilakukan dan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri serta pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Soekarwo Gubernur Jawa Timur.
Dari deretan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota diatas memecahkan terdapat satu orang yang mendapatkan predikat Wakil Bupati Termuda di Indonesia yakni Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati dari Kabupaten Trenggalek. Wabup yang maju berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak (suami Arumi Bachsin) ini genap berusia 25 tahun. Tepatnya 25 tahun 10 bulan. Karena dia lahir di Surabaya, 7 April 1990.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, meminta kepada 17 pasang bupati dan wakil bupati se-Jawa Timur untuk bersinergi dengan DPRD kabupaten/kota. Apapun alasanya, peran legislative titik sentral terhadap kesinambungan program yang direncanakan eksekutif.
“Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus menyatu dengan Nawacita. Sinergi dengan DPRD itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Soekarwo, Rabu (17/02).
Sejumlah kepala daerah yang dilantik hari ini meliputi sembilan pasang bupati dan
wakil bupati dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Trenggalek.Kemudian untuk gelombang kedua sebanyak delapan pasangan bupati dan wakil bupati masing-masing dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo. Kemudian pasangan Walikota dan Wakil Walikota dari Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kota Blitar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, setelah bupati dan walikota itu dilantik, otomatis saat itu pula mereka menjadi pejabat pemerintah yang harus melayani seluruh lapisan masyarakat. “Sebagai abdi masyarakat, gubernur, bupati dan wali kota, tidak boleh membeda- bedakan, waktu pilkada ikut memlih dirinya atau tidak,” kata Mendagri, Rabu (17/2/2016).
Tjahjo mengatakan, bupati dan wali kota harus menyinkronkan kebijakan politik Pemerintah Pusat dengan program jangka pendek yang diuacapkan calon bupati dan wali kota di masa kampanye.”Jangan sampai ada pejabat daerah yang mbalelo dengan kebijakan pusat,” kata Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan bupati, wali kota, dan wakilnya, harus bersatu dalam melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan kerja di masing-masing daerah, jangan saling menikam.
Seperti diketahui, dari 19 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, sebanyak 17 bupati/wali kota terpilih akan dilantik serentak, kecuali dua daerah, yaitu Pacitan yang masa akhir periodesasi 21 Februari 2016 dan Tuban yang berakhir 20 Juni 2016. (wad/kanalponorogo)
