KANALPONOROGO-Mendapatkan mosi tidak percaya oleh tiga puluh anggota DPRD, Ali Mufty tidak berada di kantor DPRD , Jalan Alun-Alun Timur Ponorogo. Sejumlah anggota DPRD berusaha mencarinya, bahkan mereka juga tidak menemukan para wakil ketua DPRD yang lain.
Atas mosi tidak percaya oleh dua pertiga dari anggota DPRD Ponorogo tersebut, melalui sambungan telephone selulernya, Ali Mufti menyatakan, seharusnya para anggota DPRD yang menyebut dirinya otoriter, arogan dan tidak demokratis menyampaikan langsung hal ini kepadanya. Tidak perlu diumbar keluar hingga dijejaring sosial seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini.
“Gaya kepimimpinan saya sangat egaliter dan demokratis kok. Demokratis itu taat azas dan taat prosedur. Apakah saya yang seperti itu dikatakan otoriter, itu perlu dikaji dulu,” ucap Ali Mufti yang saat dihubungi via telephone selulernya mengaku sedang berada di tanah kelahiranya, Lamongan.
Menurutnya, tuduhan ini berkebalikan dengan prestasi yang telah dicapai selama dibawah kepemimpinannya. Seperti penilaian sangat baik dalam Laporan Hasil Penilaian (LHP) PBK baru pertama kali sepanjang sejarah DPRD Ponorogo.
Disebutkanya, DPRD Ponorogo dibawah kepemimpinannya juga telah menelurkan empat perda inisiatif.
Lebih lanjut, Sekretaris DPD Partai Golkar Ponorogo ini menyatakan jika dirinya tidak akan menanggapinya. Sebab menurutnya mosi tidak percaya tidak diatur dalam tata tertib DPRD maupun undang-undang.
“Kalau posisi ketua itu urusan partai. Karena mandat ketua memang jatuh di tangan partai pemenang pemilu,” beber Ali.
Untuk itu, kata dia semua pihak harus melakukan introspeksi diri. “Kritik harus dialogis jangan sepihak apalagi lewat facebook,” terang Ali Mufty.
Ali Mufthy tidak memungkiri jika saat ini memang ada perang dingin di tubuh DPRD Ponorogo.
“Saya tidak akan nanggapi, karena mereka anak-anak saya, orang tua harus sabar. Akan saya selesaikan secara damai. Saat ini suasananya tidak terkontrol dan mereka berusaha menutupi borok,”ucapnya.
Menurutnya, keluarnya mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh tiga puluh orang dari 44 anggota DPRD Ponorogo ini tidak berdiri sendiri, tapi ada yang me-remote berusaha mengatur dari luar DPRD.
“Harus dicari dalangnya, orang-orang luar yang tidak tanggung jawab itu, saya tidak mau main tuduh lah,” pungkasnya.(wad/kanalponorogo.com)
