KANALPONOROGO: Tiga tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr Hardjono yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS) aktif dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Ketiga pejabat Pemkab Ponorogo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan selama proses pemeriksaan dikenakan wajib lapor ini diantaranya Budi Waskita, Budi Darmawan dan Dewanto Eko Putro.
Sebelumnya ketiga tersangka bersama dengan 1 orang tersangka dari PT DGI menjalani pemeriksaan selama tiga hari berturut-turut pekan kemarin.
Tidak mendapatkanya bantuan hukum dari pihak Pemkab Ponorogo ini disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni kepada kanalindonesia.com beberapa hari lalu.
“Secara formilnya saya belum dilapori. Cuma yang saya tahu ada panggilan. Pendampingan hukum dari kita? Ndak ada,” tegas Bupati Ipong kepada kanalindonesia.com.
Ditegaskan Ipong,”Pemkab Ponorogo tidak akan menyediakan bantuan hukum untuk PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi,”tegasnya.
Dalam kasus rumah sakit plat merah jilid I dan II ini, sudah ada 4 orang yang telah menjalani persidangan.
Dari keempatnya tersebut, satu orang meninggal dunia saat proses penyidikan ( alm Kusnowo), satu orang yaitu Yuni Suryadi, mantan Dirut RSUD yang divonis 1,4 tahun, menyatakan banding, dr. Praminto Nugroho divonis 1,6 bulan dan vonis bebas murni untuk drg. Priyo Langgeng Tribinuko.(AD)
