Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Sekdakab Ponorogo Dilaporkan ke Bawaslu

KANALPONOROGO.COM: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo kembali menerima laporan masyarakat Ponorogo terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo atas pernyataanya beberapa waktulalu di salah satu media online, Sabtu(03/10/2020).

Engky Bastian, salah satu masyarakat yang hari ini mendatangi Bawaslu Ponorogo dengan membawa beberapa berkas laporan terkait pelanggaran Pemilu mengatakan,”hari ini saya ke Bawaslu Ponorogo melaporkan Saudara Agus Pramono terkait pelanggaran pemilu yang beliau lakukan, yakni saat saya membaca berita di media online pada tanggal 27 September 2020,”ucapnya.

Engky menyebutkan, pelaporan yang dilakukanya tersebut terkait dengan pernyataan atau  statemen  Agus Pramono, yang menyatakan bahwa program Ipong Muchlissoni selaku Bupati itu akan memberikan dana sebesar Rp2 Juta per RT dan Rp1 Juta per Dasawiswa.

“Menurut kami, itu kami duga sebagai bentuk pelanggaran kampanye, karena Agus Pramono sebagai ASN yang harusnya netral. Apalagi Bawaslu saat ini lagi gencar-gencarnya sosialisasi tentang 7 larangan ASN disaat kampanye,”katanya.

Engky menegaskan,”selvi saja tidak boleh, apalagi mengeluarkan pernyataan yang merugikan salah satu Paslon nomor satu,  Sugiri Sancoko Lisdyarita. Itu sebabnya berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, bahwa Sekda Agus Pramono melanggar ketentuan di pasal tersebut,”tambah Engky.

Engky juga menjelaskan, jika pernyataan dari Agus Pramono itu dilontarkan setelah penetapan dan dimuat di laman website berita online pada tanggal 27 September, dan tanggal itu sudah masuk di masa kampanye.

“Tapi yang saya tekankan disini posisi Agus Pramono sebagai Sekda yang merupakan ASN dan diduga terlibat melakukan pelanggaran kampanye dan itu tidak boleh, karena harus netral,”jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo Marji Nurcahyo kepada awak media mengatakan,”pada hari ini kita menerima laporan dan masih kita lakukan kajian dulu, ini nanti memenuhi syarat materiil formil atau tidak dan kalau keterpenuhan syarat formil materiil, maka bisa langsung kita terima dan diregister untuk ditindaklanjuti,”katanya.

Marji menyampaikan,”sementara belum kita kroscek, dan ini masih proses pelaporan di dalam terkait dengan penerimaan pelaporan. Untuk mekanisme ini nanti, karena ada laporan ya kita terima dan ini nanti kita kaji dulu syarat formil materiilnya keterpenuhan apa tidak dan pasal berapa yang disangkakan dengan dugaan pelanggaran tersebut dan dari pelapor melampirkan bukti-bukti apa tidak,”pungkas Marji. (Amar)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here