Home / Headline

Jumat, 20 Mei 2022 - 19:57 WIB - Editor : Redaksi

Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor

KANALPONOROGO: Presiden Jokowi Diapresiasi Petani Sawit Indonesia Usai Cabut Larangan Ekspor

Jakarta – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

“Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022,” tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5).

Baca Juga :  Polsek Siman Melaksanakan Pengamanan Ujian Kenaikan Sabuk Persilatan Ki Ageng Pandan Alas

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

“Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Pahala.

Baca Juga :  Aksi Presiden Main Bola Warnai Pembukaan PON XX Papua

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

“Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS.

Share :

Baca Juga

Headline

Ikuti Upacara Ziarah Dalam Rangka HUT TNI Ke-76, Wakapolda Jatim Sempatkan Tinjau Vaksinasi di Kota Blitar

Headline

Sarja Arya Racana” Ikatan Alumni Akpol Angkatan 2001 mengelar kegiatan bakti sosial

Headline

Jelang Ajang Superbike di Mandalika, Kapolri Tegaskan Soal Pencegahan Laju Pertumbuhan Covid-19

Headline

POLSEK BABADAN AMANKAN ENAM PEMBALAB LIAR JELANG BUKA PUASA

Headline

Peduli Kesehatan Anggota, Kapolres Ponorogo Bagikan Vitamin Dan Nutrisi Tambahan

Headline

Relawan Jokowi Se- Bandung Raya Kumpul, Konsisten Mendukung Dan Mengawal Jokowi Hingga 2024

Headline

Launching dan pengukuhan Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Ponorogo

Headline

Wujudkan Polri Peduli, Satlantas Polres Bojonegoro Berikan Paket Sembako dan Bendera Merah Putih untuk Warga Terdampak Covid -19