satpol pp ponorogo iklan sosialasi gempur rokok ilegal-kanalindonesia

Home / Birokrasi / News

Senin, 9 November 2015 - 18:12 WIB

Wartawan Diusir Saat Rakor PETI di Lantai 2 Pemkab Ngawi

Ruang Bina Bhakti Praja tempat rakor PETI Pemkab Ngawi foto : dik

KANALPONOROGO- Perlakuan kurang menyenangkan dialami oleh Purwanto seorang wartawan media online, saat Pemkab Ngawi mengelar rapat koordinasi (rakor) tentang Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di ruang rapat Bina Bhakti Praja lantai II gedung Sekretaris Daerah (Setda) setempat, Senin (09/11).

Saat mendatagi rakor untuk meliput, Purwanto langsung diusir ketika masuk ke ruangan tersebut.

Sebelum masuk ruangan rakor sudah terlebih dahulu dipersilahkan masuk oleh petugas Satpol PP yang ada dilokasi bahkan mengisi nama dibuku hadir yang ada. Setelah duduk beberapa saat tanpa basa-basi Rahmad Didik Purwanto Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Ngawi langsung mengusir dengan alasan rakor yang dilaksanakan Setda bersama Unsur Pimpinan Daerah (Unspinda) adalah tertutup bagi wartawan.

Baca Juga :  Kejari Terima Berkas Perkara Penganiayaan Yang Melibatkan Mantan Ketua Panwaslu Ponorogo

“Saya sudah terbiasa meliput kegiatan acara seperti ini dan saya tahu aturan di pemkab sini. Kalau memang tertutup kenapa dipintu depan saya dipersilahkan masuk dan tidak ada tanda rapat tertutup yang terpasang dipintu,” tegas Purwanto, Senin (09/11).

Dia pun mengaku kecewa dengan sikap pengusiran yang dilakukan salah satu kepala satker itu dengan alasan tertutup. Selaku jurnalis peliput, dia hanya ingin menyimak tentang sebenarnya fakta lapangan terkait PETI di Kabupaten Ngawi demikian juga kebijakan pemerintah daerah setempat.

Tidak hanya itu, ketika keluar ruangan dan mencoba mendengarkan rapat dari ruang audio sistem bersama seorang wartawan dari media cetak terbitan harian lagi-lagi diusir oleh petugas Satpol PP. Kontan saja, semakin diusir malah menambah pertanyaan sebenarnya apa yang terjadi tentang PETI dilingkup Pemkab Ngawi.

Baca Juga :  KPU Tunda Penetapan Pemenang Pilkada

Terpisah, Rahmad Didik Purwanto Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Ngawi melalui via telepon menandaskan, rakor itu memang tertutup terkait pembahasan kebijakan untuk menyikapi pertambangan dan mineral diwilayahnya. Dalih dia, karena bersifat tertutup hasil rapat belum bisa diinformasikan kepada masyarakat.

Dengan aksi sepihak tersebut tentunya sangat menyimpang dari UU KIP (Komisi Informasi Publik) apalagi peran wartawan tidak lebih sebagai penyambung informasi kepada khlayak masyarakat.(dik/kanalponorogo)

Share :

Baca Juga

Mataraman

Kapolres Ponorogo Pimpin Upacara Ziarah Makam Pahlawan

Peristiwa

Diduga keracunan Takjil, Satu Keluarga Dirawat di Rumah Sakit

Birokrasi

PNS Kemenag Ponorogo Masih Minim Lakukan PUPNS

News

Sidak UN, DPRD Ponorogo Malah Temukan SMP Lakukan Pungli

Peristiwa

Kelelahan dan Mengantuk, Terioz Terperosok ke Parit

Mataraman

Patroli Kewilayahan Sebagai Upaya Cegah Tindak Kejahatan

News

TKP Sawoo, Operator Sound System Tewas Tersengat Listrik

Hukrim

Vonis Tujuh Terdakwa Kasus DAK Menjadi Dasar Pembuktian Dua Tersangka Lain