Home / Headline

Rabu, 26 Oktober 2022 - 16:33 WIB

Bareskrim Polri Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng

 


Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit proyek Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah cabang Jakarta tahun 2017-2019.

Penahanan terhadap Dirut PT Samco Indonesia, Boni Marsapatubiono dan Dirut PT Mega Daya Survey Indonesia, Welly Bordus Bambang merupakan pengembangan dari terpidana Bina Mardjani, pimpinan Bank Jateng cabang Jakarya yang telah divonis Pengadilan selama 7 tahun.

“Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Cabang Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/10/2022).

Dedi menjelaskan, perkara yang menjerat tersangka Boni Marsapatubiono berawal saat tahun 2017 mengajukan fasilitas kredit proyek pada Bank Jateng cabang Jakarta sebesar Rp 74,5 miliar untuk lima proyek. Pengajuan tersebut pun disetujui.

“Adapun yang menjadi jaminan pengajuan kredit proyek tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK), Cash Collateral (uang jaminan/deposit) dan jaminan asuransi yang dinilai dari prosentase cash collateral,” ujarnya.

Baca Juga :  20,5 Kg Sabu Siap Edar Berhasil Diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya

Dedi menuturkan, dalam proses pemberian kredit tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum, yakni persayaratan yang tidak terpenuhi dan adanya komimen fee sebesar 1 persen dari nilai pencairan kredit.

“Terhadap kelima proyek tersebut per tanggal 31 Mei 2020 telah dinyatakan pada posisi
Kolektibilitas 5 (macet), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar
Rp 71.279.545.538,00. Adapun jumlah asset recovery dalam perkara tersebut sebesar Rp 2.681.583.434,00,” katanya.

Sementara untuk tersangka Welly Bordus Bambang pada tahun 2018-2019 telah mengajukan 7 fasilitas kredit ke Bank Jateng cabang Jakarta sebesar Rp 57 miliar.

Adapun yang menjadi jaminan pengajuan kredit proyek tersebut adalah Surat Perintah Kerja
(SPK), Cash Collateral (uang jaminan/deposit) dan jaminan asuransi yang dinilai dari
prosentase cash collateral.

Baca Juga :  Sigap 24 Jam Nonstop, Pengabdian Tim Pemulasaran Polresta Malang Untuk Masyarakat

Dalam proses pemberian kredit tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum yakni persayaratan tidak terpenuhi dan adanya komimen fee sebesar 1 persen dari nilai pencairan kredit serta jaminan/SPK Fiktif).

“Terhadap seluruh proyek tersebut per tanggal 31 Mei 2020 telah dinyatakan pada posisi kolektibilitas 5 (macet), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 62.216.924.108,00. Jumlah asset recovery dalam perkara tersebut sebesar Rp. 5.764.266.105,00,” katanya.

Saat ini, kata Dedi, penyidik masih mendalami perkara TPPU atas perkara aquo. Kedua tersangka pun dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Share :

Baca Juga

Headline

Respon Cepat Polisi dan Masyarakat Probolinggo Tangani Banjir

Headline

POLRES PONOROGO: MOMENTUM HENING CIPTA INDONESIA UNTUK RIBUAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MENINGGAL DUNIA

Headline

Kapolres Ponorogo Terima Penghargaan Dari Kementrian Keuangan RI

Headline

Ribuan Petani Bahagia, Gema Perhutanan Sosial Pastikan Berdiri dan Bersatu Di Belakang Presiden Jokowi

Headline

Polres Ponorogo Gelar Vaksinasi untuk Putra Dan Putri Anggota, PNS Polri Juga Bhyangkari

Headline

Pastikan Patuhi Prokes, Kapolda Bali Pantau Ibadah Imlek di Vihara Satya Dharma

Headline

INOVASI CEMERLANG ANTARKAN BHABINKAMTIBMAS BRIPTU DIDIN RAIH PENGHARGAAN KAPOLRES PACITAN

Headline

PPKM DARURAT DIPERPANJANG SAMPAI TGL 25 JULI 2021, POLSEK SIMAN POLRES PONOROGO TERUS BAGI – BAGI SEMBAKO DAN MASKER