KANALPONOROGO-Pemilukada serentak akan segera digelar pada 9 agustus mendatang. Sebagai bakal calon incumbent, Bupati Amin sangat rawan menggunakan fasilitas negara yang mendompleng pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan lainya untuk kampanye.
Kerawanan ini sempat menjadi sorotan pengamat politik dan birokrasi Fajar Pramono. Bahkan Fajar menyebut bahwa Bupati Amin tidak lagi sembunyi-sembunyi atau terselubung dalam berkampanye.
“Menurut saya sudah tidak lagi terselubung, akan tetapi sejak awal sudah terang terangan, sebagai contoh ketika pertemuan Paguyuban Kepala Desa dia selalu datang berdua dengan Wabup Yuni Widyaningsih. Hampir semua incumbent kan selalu begitu,”ungkap Fajar Pramono.
Fajar menyebut contoh lain, yaitu pemasangan-pemasangan baliho yang memuat gambar bupati dan wakil bupati hampir disetiap titik persimpangan jalan protokol yang berada di wilayah perkotaan itu merupakan wujud kampanye nyata dan terang-terangan. Karena menurutnya Bupati Amin bukan lagi memposisikan sebagai kepala pemerintahan namun sebagai politisi.
“Contoh nyata yang lain adalah Pak Amin telah melakukan kampanye terang-terangan dalam wujud pemasangan baliho. Disitu jelas, Pak Amin tidak memposisikan diri sebagai kepala pemerintahan. Namun sebagai politisi, mestinya wilayahnya penyelenggaraan pemerintahan, bukan bermain politik seperti itu,”bebernya.
Akibat permainan politik yang dilakukan pasangan ADA tersebut, Fajar menyebut bahwa itu sebagai penyebab rusaknya infrastruktur pemerintahanan.
“Salah satu paradigma yang dipakai Pak Amin adalah paradigma politik, bukan lagi paradigma pemerintahan, sehingga menyebabkan infrastruktur hancur-hancuran,”tegasnya.
Pengamat yang juga dosen ISID ini menyatakan, pemerinthan Bupati Amin sebaiknya segera diakhiri, akan tetapi tidak bisa dipungkiri itu tidaklah mudah.
“Sebenarnya dengan paradigma yang diterapkan Bupati Amin dan Wabup Yuni Widyaningsih tersebut tidak diketahui oleh rakyat Ponorogo, karena tahunya masyarakat bahwa Pak Amin itu senengnya mendatangi kegiatan masyarakat dipengajian-pengajian,”urainya.
Dengan apa yang dilakukan Bupati Amin dan Wabup Yuni Widyaningih, itu yang menjadi problem bagi kalangan akademisi di Ponorogo.
Disebutkanya, dengan modus dugaan kasus korupsi selama ini yang hingga menyeret Kasubbag Humas dan Protokoler Pemkab Ponorogo menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Humas Pemkab Ponorogo.
“Ya itulah politik, setingan politik, tidak lagi terselubung, itu setingan politik. Seharusnya pasangan ADA tersebut menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sudah tidak waktunya lagi senyam-senyum di baliho. Seharusnya dia itu kerja dengan menata birokrasi dan mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi,”pungkasnya.(K-1)
