KANALPONOROGO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo
geram dengan lambannya penanganan proyek infrastruktur diwilayah setempat.
Seperti yang terjadi pada ambrolnya plengsengan dan tanggul kali Krandegan yang
melintasi perbatasan Kelurahan Surodikraman dan Kelurahan Kepatihan Kecamatan
Kota Ponorogo.
geram dengan lambannya penanganan proyek infrastruktur diwilayah setempat.
Seperti yang terjadi pada ambrolnya plengsengan dan tanggul kali Krandegan yang
melintasi perbatasan Kelurahan Surodikraman dan Kelurahan Kepatihan Kecamatan
Kota Ponorogo.
Pihak legislatif berencana melakukan sidak dan memanggil pihak dinas
terkait. Karena harus bertanggung jawab dan segera dilakukan perbaikan
mengingat kerusakan sudah berlangsung cukup lama. Terlebih intensitas hujan
yang masih tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan ratusan KK yang berada di
sepanjang aliran kali Krandegan bakal kembali menjadi korban banjir.
terkait. Karena harus bertanggung jawab dan segera dilakukan perbaikan
mengingat kerusakan sudah berlangsung cukup lama. Terlebih intensitas hujan
yang masih tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan ratusan KK yang berada di
sepanjang aliran kali Krandegan bakal kembali menjadi korban banjir.
“Seharusnya dari dinas terkait tanggap dengan kondisi seperti itu.
Kerusakan juga sudah berlangsung tiga tahun, tapi kok tidak segera diperbaiki seharusnya
menjadi prioritas. Padahal ini sifatnya mendesak dan dari aparat kelurahan
sendiri juga sudah melaporkan tapi dalam musrenbang kemarin kok juga belum
muncul terlebih lokasinya di wilayah kota,” tegas Sukirman Anggota Komisi C
DPRD Ponorogo, Selasa (7/4).
Kerusakan juga sudah berlangsung tiga tahun, tapi kok tidak segera diperbaiki seharusnya
menjadi prioritas. Padahal ini sifatnya mendesak dan dari aparat kelurahan
sendiri juga sudah melaporkan tapi dalam musrenbang kemarin kok juga belum
muncul terlebih lokasinya di wilayah kota,” tegas Sukirman Anggota Komisi C
DPRD Ponorogo, Selasa (7/4).
Disamping itu, menurut dia sangat disayangkan jika dalam LKPJ bupati
kemarin diketahui masih banyak sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang
mencapai 189 millar. Padahal bisa dilakukan penyerapan secara maksimal untuk
digunakan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan plengsengan dan tanggul
itu yang sifatnya cukup mendesak.
kemarin diketahui masih banyak sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang
mencapai 189 millar. Padahal bisa dilakukan penyerapan secara maksimal untuk
digunakan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan plengsengan dan tanggul
itu yang sifatnya cukup mendesak.
“Jadi ya sangat disayangkan dengan adanya silpa yang cukup besar, tapi
kondisi dilapangan untuk infrastruktur dan yang lainnya belum merata dalam
pembangunan,” jelasnya.
kondisi dilapangan untuk infrastruktur dan yang lainnya belum merata dalam
pembangunan,” jelasnya.
Kata Sukirman dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengadakan sidak
dilokasi tersebut dan juga memanggil pihak dinas PU karena memang yang harus
bertanggung jawab. Karena jika dilihat tidak hanya plengsengan dan tanggul tapi
kondisi sedimentasi tanah juga cukup tebal sehingga berakibat pada penyempitan
kali.
dilokasi tersebut dan juga memanggil pihak dinas PU karena memang yang harus
bertanggung jawab. Karena jika dilihat tidak hanya plengsengan dan tanggul tapi
kondisi sedimentasi tanah juga cukup tebal sehingga berakibat pada penyempitan
kali.
“Secepat mungkin kita akan sidak dan memanggil dinas terkait untuk hearing.
Ini memang sifatnya urgent dan harus ditangani, paling tidak bisa mengurangi
banjir yang sering melanda di dua kelurahan tersebut,” ujar politisi dari
partai Gerindra tersebut.(K-3)
Ini memang sifatnya urgent dan harus ditangani, paling tidak bisa mengurangi
banjir yang sering melanda di dua kelurahan tersebut,” ujar politisi dari
partai Gerindra tersebut.(K-3)