KANAL PONOROGO: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) merilis data hasil pemantauan Pilkada Kabupaten Ponorogo yang dihelat 9 Desember 2015 lalu.
Dalam data yang dirilisnya , KIPP menjelaskan adanya sejumlah laporan dan temuan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Beberapa laporan dan temuan pelanggaran tersebut ialah terjadinya praktik politik uang terhadap calon pemilih dan penyelenggara pemilu yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Ponorogo.
“Menurut data hasil pemantauan KIPP di lapangan mulai dari tanggal 6 hingga 25 Desember, kami mendapatkan banyak laporan dan temuan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) maupun penyelenggara pemilu,” ungkap anggota KIPP Kabupaten Ponorogo, Ananda Amrul dalam keterangan persnya, Senin (28/12/2015).
Menurutnya, impilikasi dari gerakan politik uang yang terjadi secara terbuka dan besar-besaran ini berdampak pada perolehan suara, fungsi pengawasan hingga manipulasi (penggelembungan) jumlah perolehan suara yang ditemukanya dalam formulir C1 dan C4.
Ananda menyebutkan, beberapa bukti terkait terjadinya praktik politik uang yaitu ditangkapnya beberapa pelaku oleh warga maupun petugas Panwas sehari sebelum pelaksanaan Pilkada. Kendati demikian, Panwaslu Kabupaten Ponorogo tidak melakukan proses perkara sebagaimana mestinya. Bahkan kasusnya pun dihentikan dan dianggap tidak cukup bukti.
“Kita ambil contoh penangkapan pelaku di salah satu desa pada 8 Desember 2015, saat penangkapan ditemukan bukti sejumlah uang, kertas dan rekapitulasi penerima uang. Pelaku sempat dibawa ke balai desa untuk di interogasi oleh Panwascam setempat bersama pihak kepolisian, kepala desa dan sejumlah saksi lainya namun hasilnya dianggap nihil dan perkaranya tidak diproses lebih lanjut oleh Panwasulu Kabupetan Ponorogo,” ungkapnya.
Sedangkan politik uang dijajaran penyelenggara pemilu, kata Ananda, telah berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan sehingga terjadi kerancuan dalam total jumlah suara saat rekapitulasi C1 dan D4 di ratusan TPS.
Kejadian itu, lanjut dia, sebenarnya telah dilaporkan ke pihak Panwaslu. Namun pelapor tidak ditemui oleh anggota komisioner, mereka hanya diterima oleh asisten panwas dan hanya mendapatkan surat tanda terima. Ironisnya, laporaan para saksi tersebut tidak satupun yang ditindak lanjuti.
“Ini kejahatan politik. Dari beberapa temuan dan laporan dari masyarakat di lapangan kepada pihak KIPP sudah jelas bahwa politik uang terjadi sangat massif, hampir seluruh desa di Ponorogo. Namun tidak mendapatkan proses lebih lanjut dari Panwaslu,” tegas Ananda.
Meski telah mengantongi sejumlah bukti kecurangan, namun Ananda enggan membeberkan secara detail nama-nama pelaku, saksi dan tempat kejadian perkaranya.
“Kami masih merahasiakan identitas pelaku atau saksi-saksi pelanggaran pilkada, termasuk lokasi TPS yang terdapat penggelembungan jumlah suara dalam penghitungan. Hal ini kita lalukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa jadi nanti ada permainan uang susulan. Kita ingin pilkada berjalan jujur dan adil.
Ketika didesak siapa pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yang terindikasi melakukan politik uang, Ananda menyebut, berdasarkan laporan dan temuan, tiga dari empat pasangan calon teridikasi melakukan tindak politik uang. Namun, dari tiga tersebut ada satu paslon yang sangat dominan.
“Dari ketiga paslon itu memang diduga melakukan politik uang. Kami juga mendapat informasi tentang itu. Kita sudah menelusuri ke lapangan, namun hanya ada satu paslon yang terbukti, bahkan pelaku politik uang dilapangan juga tertangkap. Siapa paslon yang terbukti melakukan politik uang silahkan lihat di bukti foto yang kami sertakan dalam lembaran rilis tadi,” jelas Ananda tanpa menyebut salah satu paslon yang ia maksud.( Akbar /kanalponorogo )
