Home / Uncategorized

Jumat, 15 April 2016 - 18:33 WIB - Editor : redaksi

Bambang Irianto Himbau Wartawan Buat Berita Yang Berimbang

Wali kota Madiun Bambang Irianto ( foto : kanal ponorogo)

KANALMADIUN-Walikota Madiun Bambang Irianto, menghimbau kepada para wartawan yang bertugas diwilayah Madiun agar setiap membuat berita tidak menyudutkan dan harus berimbang.

Menurutnya,tidak sedikit masyarakat yang ‘menelan mentah-mentah’ sebuah berita yang dibacanya tanpa mencari tahu pokok permasalahannya, bahkan tak sedikit pula, masyarakat yang men-justice (menghakimi) seseorang hanya berdasarkan sebuah berita.

“Pers harus berimbang. Jika baik katakan baik, jika jelek katakan jelek. Asal jangan berita yang menyudutkan, nanti jadi omongan publik,” kata Walikota Madiun, Bambang Irianto, kepada para awak media, Jumat(15/04/2016)

Baca Juga :  Antisipasi Kelangkaan Pupuk, Pemkab Siapkan Dana Talangan

Menyinggung tentang pemberitaan di media massa menyangkut statemen direktur PT Aneka Aneka Jasa Pembangunan, Hedi Karnomo, yang siap menjadi justice collaborator (pelaku pidana tertentu yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi di persidangan) dan siap masuk penjara dalam pusaran proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, menurutnya, jika ada anak buahnya yang terlibat, akan ‘disikat’ sendiri.

“Kalau ada anak buah saya yang terlibat (masalah proyek gedung DPRD), saya sikat sendiri. Siapapun dia orangnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, direktur PT AJB, Hedi Karnomo, selaku kontraktor proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun dengan anggaran Rp.29,3 milyar, siap buka-bukaan dalam kasus proyek tersebut. Alasannnya, karena sebenarnya yang terjadi, nama perusahaannya hanya dipinjam oleh oknum dari PT Parigraha Consultant untuk mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun.

Baca Juga :  Buka Hingga Larut Malam dan Sediakan Miras, Warung di Siman ini Ditertibkan Polisi

Namun setelah terjadi masalah, PT AJP yang disudutkan. Bahkan kini telah diblacklist oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tak hanya itu, karena diputus kontrak dan dibebani membayar denda, kemudian PT AJP menggugat walikota Madiun. Perkara gugatan tersebut, kini masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Madiun.(as/kanalponorogo)

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Polres Ngawi Akan Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Selama Lebaran

Uncategorized

Babinsa Kodim 0802/Ponorogo Lakukan Pendampingan Kegiatan BIAS

Uncategorized

Babinsa Kodim 0802/Ponorogo Ikuti Kegiatan Harbang Puanter Apkowil Tahun 2022

Uncategorized

Kodim 0802/Ponorogo Gelar Latihan Menembak Senjata Ringan TW IV Tahun 2022

Uncategorized

Anggota Kodim 0802/Ponorogo Amankan Pohon Tumbang Yang Menutup Akses Jalan Wisata Ngebel

Uncategorized

Dandim 0802/Ponorogo: Jangan Sia Siakan Bulan Suci Ramadhan Yang Penuh Keberkahan

Uncategorized

Karya Bakti, Babinsa Kodim 0802/Ponorogo Bangun Talut Bersama Warga

Uncategorized

Kodim 0802/Ponorogo Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2021