Kejari Ngawi Cium Penyimpangan Dana BKAD 2013

KANALNGAWI-Kejaksaan Negeri (Kejari) membidik dugaan penyalahgunaan dana hibah yang berasal dari Pemprov Jatim di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Ngawi senilai Rp 761 juta dalam tahun anggaran 2013.

Seperti diketahui BKAD merupakan lembaga bentukan dari tiga desa di Kecamatan Geneng meliputi Klampisan, Kasreman dan Sidorejo. Bahkan Kejari Ngawi mulai melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dana ratusan juta rupiah tersebut mulai 1 Maret 2016 lalu.

“Akhir tahun 2015 lalu kami melakukan penyelidikan. Kemudian dinaikkan, karena ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran itu,” kata Kasi Pidsus Kejari Ngawi I Ketut Suarbawa beberapa waktu lalu.

Dikatakanya, dugaan kasus itu muncul ke permukaan setelah adanya laporan masyarakat setempat tentang temuaan dugaan penyimpangan yang melibatkan bendahara BKAD dengan tidak mengembalikan dana simpan pinjam yang telah digunakan. Selain itu, ada dugaan memanipulasi nama-nama nasabah simpan pinjam sehingga bisa dikatakan fiktif.

“Jadi dana hibah itu digunakan untuk banyak kegiatan yang salah satunya simpan pinjam. Disini ditemukan ada beberapa nama nasabah fiktif yang membuat simpan pinjam tersebut macet,” terangnya.

Ketut pun merincikan secara detail, dari total anggaran sebesar Rp 761 juta tersebut diperuntukan untuk program Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) senilai Rp 207 juta, Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) senilai Rp 24 juta, Pengembangan Sumber Daya Ekonomi (PSDE) senilai Rp 490 juta dan Biaya Operasional (BOP) senilai 44 juta.

Ada indikasi permasalahan yang terjadi dalam program PSDE yang dipecah menjadi dua kegiatan, yakni kegiatan simpan pinjam yang dikelola masing-masing desa, dan simpan pinjam yang dikelola pengurus inti BKAD.

Ulas Ketut, ada indikasi masalah pada simpan pinjam yang dikelola pengurus inti BKAD pada tahun 2013, saat dilakukan penyelidikan terdapat selisih dana sebesar Rp 35 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dibeberkan, setelah dilakukan penyelidikan ternyata dana tersebut digunakan oleh bendahara BKAD yang hingga saat ini belum dikembalikan.

Terusnya, macetnya simpan pinjam dimana si peminjam fiktif yang sudah melakukan pembayaran kepada bendahara namun tidak masuk ditangan BKAD. Dengan demikian kata Ketut, ada indikasi kerugian negara dan wajib ditindaklanjuti sampai tuntas.

Lebih jauh, dikatakan Ketut, jika pihaknya melakukan penyelidikan mendasar surat perintah nomor print lid 06/O.5.33/FS.1/11/2015 tertanggal 24 November 2015. Kemudian dalam penyelidikan ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan nomer Print 01.O.5.33/FD.1/03/2016 tertanggal 01 Maret 2016.

“Meski kerugian negaranya kecil, namun menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat kecil, dan perbuatan ini berdampak pada perilaku masyarakat terhadap semua dana bantuan yang bersumber dari pemerintah. Maka kami tindak lanjuti dan dinaikkan ke penyidikan,” paparnya.(dik/kanalponorogo)