Home / kombis / Nasional

Selasa, 14 Juni 2016 - 05:32 WIB - Editor : redaksi

Menkominfo Cari Formula Pungutan Pajak Aplikasi OTT Asing

Menkominfo

KANALINDONESIA.COM: Aturan main bagi para pebisnis aplikasi Over The Top (OTT) asing seperti Facebook, Google, dkk, belum juga rampung karena Menkominfo Rudiantara bersama sejumlah menteri lainnya masih mencari formula yang tepat untuk skema pungutan pajak.

Padahal seperti diketahui, masa uji publik untuk rancangan aturan ini telah usai pada akhir bulan lalu. Rudiantara sendiri mengakui, aturan OTT ini belum rampung lantaran masih adanya persoalan pajak yang harus dibahas antar kementerian.

“Belum selesai. Karena ini harus antar kementerian juga, nggak bisa sendiri. Paling krusial yang dibahas soal pajak. Keinginan kita soal penghitungan pajak itu yang sederhana, sehingga memudahkan membayar pajak,” paparnya.

Baca Juga :  Reyog Ponorogo Siap Menjadi Duta Anti Narkotika

Pernyataan itu keluar dari mulut Rudiantara saat ditemui detikINET usai menghadiri peluncuran buku ‘Birokrasi Digital’ karya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Selain soal pajak, Rudiantara juga membahas mengenai IP Address di Indonesia. Soal teknis IP Address ini, ia belum sempat menjelaskan secara gamblang. Namun terlepas dari itu, ujung dari aturan OTT itu, diharapkan olehnya mampu memberikan aspek perlindungan kepada masyarakat.

“Sebenarnya ujungnya kita melihat mana yang efisien ke masyarakat. Tentunya aspek perlindungan kepada masyarakat itu perlu diperhatikan. Bukan hanya paling murah tapi aspek perlindungan perlu diperhatikan,” terang menteri yang akrab disapa Chief RA itu.

Baca Juga :  Pantai Manado Ramai, WASI Siap Pemecahan 2 Rekor Dunia Selam

Seperti diketahui, rancangan peraturan ini mulai digarap sejak Rudiantara menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 3/2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT) merupakan cikal bakalnya aturan bagi OTT asing. Aturan ini juga mewajibkan OTT dalam bentuk badan usaha tetap (BUT) bagi pemain asing.

Rudiantara juga pernah mengatakan jika aturan bagi pemain OTT asing mengenai keharusan membuat BUT selesai paling lama akhir Maret atau awal April tahun ini. Namun sayangnya hingga kini, aturan tersebut masih belum juga mencapai kata final

Share :

Baca Juga

Kesehatan

Menkes: Tingkat Keterisian Tempat Tidur bagi Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Menurun

Nasional

Presiden: Mari Jadikan Ramadan Momentum Tingkatkan Iman dan Takwa

Nasional

Puncak Harlah Muslimat NU ke 70 Dihadiri Presiden Jokowi dan Pecahkan Rekor MURI

Nasional

Tercatat Puluhan Pelajar Asing Over Stay

Hukrim

KPK Tahan 4 Tersangka Suap Opini WTP Kemendes Terpisah

Birokrasi

Panen Raya Padi Organik dan Sarasehan Petani Bersama Bupati Ponorogo

Nasional

Presiden: PON Adalah Panggung Persatuan

Nasional

Sebelas Tahanan Narkoba Diresnarkoba Sumut Kabur