KANALPONOROGO.COM: Enam figur dari latar belakang profesi berbeda dipercaya menjadi juri Ponorogo Inotek Award (PIA) 2026. Mereka berasal dari lingkungan birokrasi pemerintahan, lembaga riset, perguruan tinggi, hingga dunia jurnalistik. Keberagaman latar belakang tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam proses penilaian inovasi para peserta.
Penilaian inovasi tidak cukup hanya melihat kebaruan sebuah program. Aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan dasar inovasi, kemungkinan penerapan, manfaat yang dihasilkan, serta keberlanjutan dan peluang pengembangannya. Karena itu, keterlibatan juri dengan kompetensi yang beragam diharapkan dapat memberikan penilaian dari berbagai sudut pandang.
Untuk menjalankan proses tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Ponorogo melibatkan enam juri dalam penyelenggaraan PIA 2026.
Keenam juri tersebut adalah Dewi Wuri Handayani, S.Sos.; Dr. Luhur Apidianto, S.STP., M.Si.; Prof. Dr. Irtanto, M.Si.; Prof. Dr. Boge Triatmanto, SE., MM.; Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP.; serta W. Arso, S.I.Kom.
“Enam nama tersebut membawa latar belakang yang berbeda, mulai dari birokrasi, perencanaan pembangunan, riset, manajemen, akademik hingga jurnalistik,”ucap Plt Kepala Bapperida Kabupaten Ponorogo Dr. Luhur Apidianto.
- Dewi Wuri Handayani, S.Sos
Dewi Wuri Handayani, S.Sos. merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini tercatat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
Pengalamannya dalam birokrasi menjadi modal penting ketika inovasi peserta harus dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan dan administrasi.
Dewi juga memiliki pengalaman dalam transformasi administrasi pemerintahan. Dalam penerapan digitalisasi arsip dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ia pernah menekankan pentingnya digitalisasi untuk membuat administrasi pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Perspektif birokrasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam meja penjurian PIA 2026, terutama ketika inovasi yang diajukan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
2. Dr. Luhur Apidianto, S.STP., M.Si.
Ia merupakan Plt. Kepala Baperida Kabupaten Ponorogo, lembaga yang memiliki tugas dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
Luhur juga memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Posisi tersebut membuatnya bersentuhan langsung dengan bagaimana sebuah inovasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Dalam konteks PIA 2026, Luhur sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tidak cukup dilihat dari keberadaan sebuah program.
“Inovasi itu bukan sekadar program, tetapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terang Luhur.
Pernyataan tersebut sejalan dengan mekanisme penilaian PIA 2026 yang tidak hanya melihat gagasan, tetapi juga tingkat kematangan, penerapan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan inovasi.
3. Prof. Dr. Irtanto
Dari unsur luar pemerintah kabupaten, terdapat Prof. Dr. Irtanto, M.Si., Fungsional Peneliti Ahli Utama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.
Irtanto memiliki latar belakang akademik dan riset yang panjang. Ia menempuh pendidikan Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kemudian melanjutkan Magister Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Administrasi dengan kekhususan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya.
Ia juga tercatat menghasilkan berbagai karya ilmiah dan tulisan yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi publik dan persoalan pembangunan.
Kehadiran Irtanto memberikan perspektif riset dalam proses penjurian. Inovasi peserta dapat dilihat dari persoalan yang hendak diselesaikan, kebaruan pendekatan, penerapan, hingga dampaknya terhadap pembangunan.
4. Prof. Dr. Boge Triatmanto
Juri berikutnya berasal dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Boge Triatmanto, SE., MM.
Boge merupakan Guru Besar Universitas Merdeka Malang sekaligus Kepala LPPM. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Merdeka Malang pada 2024 dalam bidang Ilmu Manajemen.
Latar belakangnya di bidang manajemen dan penelitian memberikan perspektif mengenai bagaimana sebuah inovasi dikelola. Sebab, inovasi yang baik tidak hanya membutuhkan ide, tetapi juga sumber daya manusia, sistem kerja, pengelolaan organisasi dan keberlanjutan.
Dalam konteks PIA 2026, perspektif tersebut menjadi penting untuk melihat apakah inovasi yang diajukan peserta mampu bertahan setelah kompetisi selesai.
5. Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi
Dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Baperida menghadirkan Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP., Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Dian memiliki pengalaman dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 2026, ia tercatat terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian serta pengabdian masyarakat di lingkungan UMPO.
Dalam kegiatan pengembangan produk KKN, Dian juga menekankan pentingnya hasil kerja mahasiswa agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan kreativitas, inovasi dan dampak nyata bagi masyarakat.
Perspektif tersebut memiliki keterkaitan erat dengan penilaian PIA 2026, khususnya dalam melihat manfaat dan dampak inovasi di lapangan.
6. W. Arso, S.I.Kom
Satu-satunya juri dari unsur media adalah W. Arso, S.I.Kom.. Ia merupakan wartawan yang telah mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama.
Rekam jejak Arso tidak hanya berada di dunia jurnalistik. Ia pernah dipercaya sebagai Sekretaris PWI Ponorogo, sebelum kemudian dipercaya memimpin organisasi tersebut sebagai Ketua PWI Ponorogo.
Pengalaman di organisasi profesi tersebut membuat Arso tidak hanya berkecimpung dalam praktik jurnalistik, tetapi juga terlibat dalam pengembangan profesionalisme wartawan dan dinamika organisasi pers di tingkat daerah.
Di luar PWI, Arso juga menjadi bagian dari Forum Pemimpin Redaksi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur. Posisi tersebut memperluas pengalaman profesionalnya di lingkungan media siber dan pengelolaan pemberitaan digital.
Perjalanan profesional Arso di bidang kompetensi wartawan juga terus berkembang. Setelah mengantongi sertifikat UKW Utama, saat ini ia tengah menjalani proses untuk menjadi penguji UKW.
Perjalanan profesionalnya akan memasuki tahap baru: dari wartawan yang mengikuti dan memiliki sertifikasi kompetensi, menjadi pihak yang ikut menilai kompetensi wartawan lainnya.
Latar belakang tersebut menjadi relevan ketika Arso duduk sebagai salah satu juri PIA 2026. Perspektif media yang dibawanya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana inovasi diberitakan, tetapi juga bagaimana sebuah inovasi memiliki nilai publik, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat yang dapat dipahami masyarakat.
Kehadiran unsur media sekaligus melengkapi perspektif para juri lain yang berasal dari pemerintahan, riset dan perguruan tinggi.
Enam Latar Belakang di Satu Meja
Jika dilihat dari rekam jejaknya, enam juri PIA 2026 membawa perspektif yang berbeda namun saling melengkapi.
Dewi Wuri Handayani membawa pengalaman birokrasi dan administrasi pemerintahan. Luhur Apidianto membawa perspektif perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. Prof. Dr. Irtanto mewakili dunia riset. Prof. Dr. Boge Triatmanto membawa perspektif manajemen. Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi mewakili perguruan tinggi dan pengalaman pengembangan masyarakat. Sementara W. Arso, S.I.Kom membawa perspektif jurnalistik, organisasi pers dan kompetensi media.
Komposisi tersebut membuat proses penilaian tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah inovasi terlihat menarik.
Lebih jauh, para peserta harus mampu menjawab apakah inovasi tersebut benar-benar dibutuhkan, bagaimana penerapannya, apa manfaatnya, seberapa besar dampaknya, serta apakah program tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan.
Dalam mekanisme PIA 2026, 60 persen penilaian berasal dari tingkat kematangan inovasi, sementara 40 persen berasal dari paparan inovasi.
Tingkat kematangan tersebut antara lain melihat regulasi, sumber daya manusia, penerapan, manfaat, dampak dan keberlanjutan. Para finalis juga menjalani presentasi, pemutaran video, sesi tanya jawab dan fact finding. Jika diperlukan, juri dapat melakukan kunjungan lapangan.
Dengan mekanisme tersebut, para peserta tidak cukup hanya membawa konsep. Mereka harus mampu menunjukkan bukti bahwa inovasi yang dikembangkan benar-benar berjalan.
Bukan Sekadar Mencari Juara
PIA 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan penghargaan. Kompetisi tersebut menjadi ruang untuk melihat sejauh mana budaya inovasi telah tumbuh di Kabupaten Ponorogo.
Kehadiran enam juri dengan latar belakang berbeda menunjukkan bahwa inovasi dipandang dari banyak sisi. Pemerintah melihat tata kelola dan dampaknya terhadap pembangunan, peneliti melihat aspek kebaruan dan basis pengetahuan, akademisi melihat penerapan serta keberlanjutan, sementara media melihat nilai publik dan manfaat yang dapat dikomunikasikan kepada masyarakat.
Karena itu, pertanyaan terpenting dalam penjurian PIA 2026 bukan sekadar siapa yang akan menjadi juara, melainkan inovasi mana yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Ponorogo.