KANALPONOROGO-Puluhan kepala dan perangkat desa mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan nara sumber anggota komisi II DPR-RI Sirmaji di Balai Desa Poko, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Minggu(18/10/2015).
“Jadi hari ini kita melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita, UUD 45 sebagai konstitusi, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan kita dalam membangun kontruksi sosial kemasyarakatan dan NKRI sebgai bentuk negara kita,”ucap Sirmaji saat ditemui kanalponorogo di Balai Desa Poko.
Diambilnya para kepala desa dan perangkat desa ini, menurut anggota DPR-RI yang berangkat dari Dapil VII Jatim ini, karena disinyalir sejak reformasi lalu semua pihak merasakan bahwa nilai Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dirasakan semakin terlenakan oleh pengaruh globalisasi yang semakin deras saat ini.
“Pengaruh globalisasi disatu pihak semakin kuat, demokratisasi terbuka lebar termasuk keluar dan didalam, itu interaksinya sangat berbasis kepada nilai-nilai individual. Yaitu nilai-nilai yang diklaim reformasi atas demokrasi di Indonesia,”tegasnya.
Pada sisi lain menurut anggota DPR-RI yang berangkat dari PDI Perjuangan ini ada kecurigaan, yaitu jika ada orang yang membicarakan tentang Pancasila, UUD 45, NKRI itu adalah sebagai terusan orde baru. Selain itu disebutkanya, pengaruh luar sangatlah kuat, sehingga mengakibatkan nilai Pancasila dalam praktek sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sudah banyak yang terkikis.
“Kita ingin membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.Keempat pilar tersebut harus dibangun kembali, seiring dengan kemajuan bangsa kita semakin kokoh kepribadianya,”tegasnya.
Dipilihnya para kepala desa dan perangkat desa menjadi peserta sosilisasi, karena merekalah yang dituakan dimasyarakat dan menjadi panutan di desanya masing-masing.
“Dengan kondisi desa yang selama ini bila dibandingkan dengan kota, tingkat keterkikisan nilai -nilai Pancasila masih relative lebih kecil, maka mumpung masih belum repot seperti kota, mari desa itu kita bangkitkan kembali ruh Pancasila,”bebernya.
Dijelaskanya, konteks pemerintahan Jokowi-JK adalah ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan itu tumbuh merata sampai di desa-desa, dimana desa merupakan manifestasi dari sila ke lima Pancasila dan pasal 33 UUD 45.
“Dimana cita-cita proklamasi itu adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kita ingin agar konsep Jokowi –JK yang membangun Indonesia dari pinggiran seiring dengan dibangkitkanya Pancasila dan UUD 45 itu Insya Alloh akan ikut memacu,”tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskanya, dengan munculnya reformasi semisal dulu jika ada yang ngomong orde baru itu dianggap jelek. Hal itu menurut Sirmaji tidaklah benar, dicontohkanya, pada saat orde baru pernah adanya penataran P4.
“Bahwa ada yang memanipulasi jika Pancasila itu untuk tamengnya penguasa jaman itu memang iya, tapi jangan lalu setiap ada orang ngomong Pancasila lalu dicap sebagai orde baru, untuk itu perlu kita bangkitkan lagi dengan format sosialisasi ini,”tegas Sirmaji.
Menurutnya, untuk membangkitkan ruh Pancasila dan UUD 45 tersebut perlu adanya sosialsasi yang lebih dialogis dan dijauhkan dari indoktrinasi model orde bar. “Jadi semua jeleknya orde baru kita tinggalkan, sementara yang baiknya kita teruskan,”urainya.
Sebagai contoh, Sirmaji menyebut PKK dan Posyandu itu salah satu produk orde baru yang baik, program seperti itulah yang perlu dilanjutkan untuk membangun kerukunan dan kegotongroyongan.(wad/kanalponorogo)
