Dewan Kecewa, Ka Dindik Tak Hadiri Paripurna
Bupati Madiun Muhtarom
KANALMADIUN-Tidak hadirnya Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Madiun Soehardi dalam rapat paripurna dengan agenda “Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun Atas Tiga Raperda”, Jum’at (4/3), mengundang kegeraman serta kekecewaan kalangan anggota DPRD Kabupaten Madiun dan Bupati Madiun Muhtarom.
“Padahal, dari 3 Raperda dibahas, salah satunya Raperda Sistem Pendidikan di Kabupaten Madiun. Justru, Kepala Dindik sebagai penanggungjawab sistem pendidikan malah tidak hadir. Jadi, sangat kami sayangkan, saya tidak tahu alasan tidak hadirnya dia. Coba saja rekan wartawan tanyakan kepada pejabat lain di Dindik,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD setempat Slamet.
Ia meminta kejadian itu tidak terulang lagi, apalagi mengundang lembaga DPRD.
“Jadi, setiap paripurna, seluruh SKPD wajib hadir. Hal itu sudah jadi kewajiban, jika waktunya berbenturan, harusnya memberitahu kepada pimpinan dewan. Prosedurnya kan seperti itu, berikutnya menyangkut pembahasan soal pendidikan itu, Ka Dindik harus hadir,” ujar Slamet lagi.
Menanggapi hal itu, Bupati Madiun Muhtarom menyesalan ketidakhadiran Ka Dindik itu, apalagi kepergiannya tanpa ijin atau sepengetahuan dirinya.
“Dia (Soehardi) tidak ijin pergi keluar kota. Seharusnya, Ka Dindik pergi keluar kota harus memberitahu atau sepengetahuan dirinya. Dalam acara dewan tadi, seharusnya dia hadir,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Ketenagaan Dindik Doli Sapardi mengatakan pimpinannya saat itu sedang berada di Surabaya.
“Beliau sedang ada rapat di Surabaya, berangkatnya tadi pagi. Tapi, untuk di acara PU Fraksi-fraksi DPRD tadi, Dindik sudah ada perwakilan,” ujarnya singkat.
Hal senada dibenarkan Kabag Humas dan Protokol Setkab Madiun Hery Pramono menyatakan mendapat balasan melalui pesan singkat (sms), Soehardi berada di Surabaya untuk menghadiri suatu kegiatan.
“Saya mendapat balasan menanyakan keberadaannya, sebab hari ini ada kegiatan rutin usai Salat Jum’at ada pertemuan antara wartawan dengan bupati plus SKPD tertentu,” ujarnya.(as/kanalponorogo)