KANALPONOROGO-Kejaksaan
Negri (Kejari) Ponorogo terus mendalami keterlibatan Bank Jatim dengan kasus
dugaan korupsi di Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten
Ponorogo. “Pimpinan Bank Jatim Cabang Ponorogo, Pak M Islah Nur kami
hadirkan dan kami periksa kaitannya dengan baliho pada titik yang dimiliki Bank
Jatim dan kaitannya dengan kasus yang sedang kami sidik,” ungkap Kepala Kejaksaan
Negeri Ponorogo Sucipto, Kasi Intelijen
sekaligus penyidik dalam kasus ini, Agus Kurniawan, menyatakan, dari keterangan
Islah Nur didapati fakta bahwa pemasangan baliho oleh Bank Jatim adalah murni
kegiatan. “Kata Pimpinan Bank
Jatim, itu kegiatan Bank Jatim dengan anggaran dan pelaksanaan dari Bank Jatim
sendiri. Mereka punya tiga titik di tengah kota dan dua titik di perbatasan
Ponorogo. Pimpinannya tidak tahu rinciannya, sehingga kita akan periksa anak
buahnya juga,” ujarnya. Soal muatan baliho
tersebut, lanjut Agus, Bank Jatim bisa menyesuaikan diri dengan pihak Pemkab
Ponorogo. Di antaranya ketika Pemkab punya gawe Grebeg Suro,
maka materi akan dirunah jadi bernuansa Grebeg Suro. Hal ini menyesuaikan momen
yang berlangsung di Ponorogo. Alasannya, kata
Agus, Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau mitra pemkab
setempat. Sehingga peminjaman titik bisa saja dilakukan oleh Pemkab kepada Bank
Jatim. “Karena itu kita
butuh dokumen untuk kita kaitkan dengan bukti dan saksi yang lain,” ujarnya. Hal pinjam-meminjam
titik oleh pemkab melalui Bagian Humas inilah, urai Agus, yang sangat mungkin
jadi persoalan dalam kasus ini. Sebab dalam pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan
pemasangan baliho ini ada anggaran yang harus dipastikan sumbernya. “Apakah semua
anggaran dan pengerjaan dari Bank Jatim, atau ada yang dari Humas. Apakah humas
meng-SPJ-kan (surat pertanggungjawaban, syarat pencairan dana kegiatan) baliho
yang dimuat di titik Bank Jatim. Lalu Apakah ada dobel anggaran, yaitu dari
Bank Jatim dan Bagian Humas untk kegiatan yang sama. Di sisi yang mana yang
fiktif atau dobel anggaran, itu yang kita kroscek dan terus dalami,” kata Agus. Pendalaman ini
dilakukan karena penyidik sempat memeriksa salah satu saksi yang menyatakan
sempat mengerjakan baliho sosialisasi Pemkab Ponorogo di titik baliho milik
Bank Jatim. “Repotnya, pihak
yang mengerjakan adalah perorangan yang tidak punya pembukuan atau catatan
manajemen yang baik sehingga ada kesulitan dalam mendapatkan bukti tertulis.
Tapi kita masih catat keterangan orang tersebut dalam keterangan yang masih
diingatnya,” katanya.(K-2)Layak dibaca : Kasus Humas, Pemeriksaan Bank Jatim Maju
Negri (Kejari) Ponorogo terus mendalami keterlibatan Bank Jatim dengan kasus
dugaan korupsi di Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten
Ponorogo.
hadirkan dan kami periksa kaitannya dengan baliho pada titik yang dimiliki Bank
Jatim dan kaitannya dengan kasus yang sedang kami sidik,” ungkap Kepala Kejaksaan
Negeri Ponorogo Sucipto,
sekaligus penyidik dalam kasus ini, Agus Kurniawan, menyatakan, dari keterangan
Islah Nur didapati fakta bahwa pemasangan baliho oleh Bank Jatim adalah murni
kegiatan.
Jatim, itu kegiatan Bank Jatim dengan anggaran dan pelaksanaan dari Bank Jatim
sendiri. Mereka punya tiga titik di tengah kota dan dua titik di perbatasan
Ponorogo. Pimpinannya tidak tahu rinciannya, sehingga kita akan periksa anak
buahnya juga,” ujarnya.
tersebut, lanjut Agus, Bank Jatim bisa menyesuaikan diri dengan pihak Pemkab
Ponorogo. Di antaranya ketika Pemkab punya gawe Grebeg Suro,
maka materi akan dirunah jadi bernuansa Grebeg Suro. Hal ini menyesuaikan momen
yang berlangsung di Ponorogo.
Agus, Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau mitra pemkab
setempat. Sehingga peminjaman titik bisa saja dilakukan oleh Pemkab kepada Bank
Jatim.
butuh dokumen untuk kita kaitkan dengan bukti dan saksi yang lain,” ujarnya.
titik oleh pemkab melalui Bagian Humas inilah, urai Agus, yang sangat mungkin
jadi persoalan dalam kasus ini. Sebab dalam pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan
pemasangan baliho ini ada anggaran yang harus dipastikan sumbernya.
anggaran dan pengerjaan dari Bank Jatim, atau ada yang dari Humas. Apakah humas
meng-SPJ-kan (surat pertanggungjawaban, syarat pencairan dana kegiatan) baliho
yang dimuat di titik Bank Jatim. Lalu Apakah ada dobel anggaran, yaitu dari
Bank Jatim dan Bagian Humas untk kegiatan yang sama. Di sisi yang mana yang
fiktif atau dobel anggaran, itu yang kita kroscek dan terus dalami,” kata Agus.
dilakukan karena penyidik sempat memeriksa salah satu saksi yang menyatakan
sempat mengerjakan baliho sosialisasi Pemkab Ponorogo di titik baliho milik
Bank Jatim.
yang mengerjakan adalah perorangan yang tidak punya pembukuan atau catatan
manajemen yang baik sehingga ada kesulitan dalam mendapatkan bukti tertulis.
Tapi kita masih catat keterangan orang tersebut dalam keterangan yang masih
diingatnya,” katanya.(K-2)
Layak dibaca : Kasus Humas, Pemeriksaan Bank Jatim Maju
